1. A.    Latar Belakang

Ciri khas negara demokrasi adalah adanya kebebasan untuk bersuara dan berpendapat yang sering diterjemahkan oleh masyarakat saat ini dengan istilah demonstrasi atau unjukrasa. Untuk menyampaikan aspirasi, tentu ada tahap-tahapannya, mulai dari musyawarah, usulan, aksi turun ke jalan hingga gerakan mosi tidak percaya menyeluruh. Sebagai manusia yang beradab, sudah semestinya kita menggunakan cara yang elegan untuk bersuara dan berpendapat.

Namun, setelah gerakan Mahasiswa 1997-1998 yang berhasil menumbangkan rezim otoriter dan sarat KKN  di era orde baru, gerakan mahasiswa selanjutnya diterjemahkan sejumlah kelompok sebagai alat efektif untuk melakukan protes. Dan tidak jarang aksi unjukrasa saat ini hanya menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu. Para oknum tidak tanggung-tanggung menyewa para preman untuk melakukan teror dengan meminjam istilah demonstration for democracy. Bahkan, ada juga unit mahasiswa saat ini melakukan demonstrasi dimotori oleh kepentingan tertentu. Demonstrasi berubah fungsi, tidak sekedar sebagai alat kontrol demokrasi, namun lebih pada komoditas ekonomi belaka. Mereka (para demonstran) mendapat bayaran, sehingga tidak jarang demonstrasi dilakukan bak orang kerasukan setan. Sehingga nilai demonstrasi pada demokrasi menjadi democrazy, orang yang dipenuhi nafsu kegilaan (setan).

Dalam UU 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum secara jelas telah memberi aturan yang jelas bagi sebuah demonstrasi dan tidak perlu direvisi. Jika direvisi, dimungkinkan penguasa akan menjadi lalim karena semua suara yang tidak setuju akan dibungkam. Sedangkan fenomana demonstrasi di Indonesia yang marak dengan aksi anarkis merupakan kelalaian sekaligus kesalahan dalam penerapan UU Demonstrasi. Sudah menjadi ciri khas negeri ini hanya senang membuat UU untuk dikoleksi, tapi tidak pernah ada law inforcement ataupun penerapan tegas yang berarti. Sebut saja, UU ITE yang memproteksi anak-anak dari penyebaran media yang melanggar etika (porno), tapi tetap saja dikoleksi dan tidak pernah diberlakukan. Lihat saja saat ini, generasi muda tidak luput dari tindakan sangat tabu (seks bebas, video porno dan sejenisnya)

Dalam hal ini, memang perlu  adanya ruang untuk memberikan suara atau pendapat di muka umum karena hal itu merupakan kemerdekaan setiap warga negara sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban umum, secara damai dan aman, bukan dengan cara kekerasan dan anarkisme

Jelas, demonstrasi yang merusak dan mengancam hak hidup orang lain merupakan tindakan tidak manusiawi. Bahkan orang yang sedang pingsan, koma dan akan dibawa ke rumah sakit dicegat oleh para peneror (demonstran). Jelas ini bukan makna sesungguh dari demonstrasi. Masyarakat harus cerdas menilai mana demonstrasi, mana aksi anarkis. Demonstrasi sama sekali berbeda dengan Anarkis. Paradigma ini haruslah dimengerti oleh masyarakat. Tindakan demonstrasi anarkis atas nama demokrasi akan mencoreng nilai demonstrasi itu yang sebenarnya.

  1. B.     Pandangan Filsafat Ilmu
    1. 1.      Sudut Pandang Ontologi

Salah satu indikator suatu negara menjunjung tinggi demokrasi adalah dengan dibukanya ruang publik. Artinya rakyat diberikan kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun melalui tulisan asalkan mengikuti aturan-aturan dan tidak mengganggu kepentingan umum. Secara ontologi, demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bentuk dari penyampaian aspirasi masyarakat. Demonstrasi dilakukan untuk mendukung sesuatu atau menolak sesuatu. Contoh demonstrasi yang mendukung sesuatu adalah demonstrasi untuk mencegah pemanasan global dengan mengajak masyarakat melakukan gerakan menanan seribu pohon. Sedangkan contoh demonstrasi yang menolak sesuatu adalah demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

Secara ontologis, bentuk dari aksi demonstrasi juga beragam. Di indonesia sebagai salah satu negara demokrasi, sangat marak dengan adanya aksi masa dalam bentuk demonstrasi. Sayangnya suasana demonstrasi di indonesia sering diwarnai aksi anarkis. Hal ini merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri. Kerugian yang ditimbulkan pun tidak sedikit. Mulai dari sarana umum, faslitas pemerintah dan bahkan masyarakat juga terkena imbasnya. Rusaknya gedung, toko, angkutan umum dan lain-lain akibat aksi anarkis dari para demonstran.

  1. 2.      Sudut Pandang Epistemologi

Dilihat dari perspektif epistemologis, maraknya aksi anarkis dari para demonstran tersebut dipicu oleh banyak faktor. Di dalam manajemen aksi masa, kerumunan demonstrasi tersebut ada yang bertindak sebagai orator yang membakar semangat para demonstran, ada yang bertindak sebagai negosiator yang membacakan tuntutan dan melakukan negosiasi dengan pengambil kebijakan, ada pula yang bertindak sebagai mata-mata yang berbaur dengan para demonstran dan menyelidiki para penyusup yang berpotensi memicu tindakan anarkis. Dalam suasana panas dan emosi yang tinggi, para demonstran sangat rentan dengan hasutan baik dari dalam maupun dari luar. Sedikit pemicu saja sudah mampu menggerakkan masa untuk melakukan serangkaian tindakan. Dalam keadaan emosi, para demonstran akan cenderung meluapkan emosinya pada benda-benda dan segala sesuatu di sekitarnya. Aksi merusak sarana dan prasarana umum merupakan bentuk luapan emosi dari para demonstran yang biasanya dipicu oleh aksi sekelompok orang yang kemudian diikuti oleh yang lainnya.

Aksi anarkis juga bisa dipicu karena para demonstran merasa bahwa aspirasinya tidak didengar dan tidak ditanggapi. Adanya aparat yang menghalangi demonstran untuk menemui sasaran (dalam hal ini pengambil kebijakan) juga seringkali beradu mulut dan fisik sehingga bentrokan tidak dapat dihindari. Aparat yang bertugas mengamankan aksi masa dalam keadaan terdesak dimungkinkan akan melakukan pertahanan dan perlawanan sehingga terjadi saling dorong dengan para demonstran. Ketika aparat merasa kesulitan mengkondisikan para demonstran, maka seringkali demonstran mengamuk dan membabi buta. Dalam suasana ketika aspirasi mereka tidak tersampaikan, para  demonstran lalu melakukan aksi anarkis.

  1. 3.      Sudut Pandang Aksiologi

Nilai dari adanya demonstrasi sesungguhnya merupakan kontrol terhadap pemerintah. Pada mulanya penyampaian aspirasi ini dapat dilakukan melalui wakil—wakil rakyat yang duduk di DPR. Namun ketika para wakil rakyat tersebut tidak bisa mengawal aspirasi rakyat, maka tidak ada pilihan lain kecuali rakyat sendiri yang turun ke jalan. Banyaknya aksi demonstrasi merupakan indikator tingginya partisipasi masyarakat dalam menegakkan demokrasi, namun hal ini sekaligus menunjukkan indikator rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang dinilai tidak mampu mengemban amanah rakyat.

Dilihat dari sudut pandang aksiologis, aksi anarkis yang dilakukan para demonstran tidak lain karena luapan emosional. Namun hal ini bisa juga ditunggangi kepentingan politik yang ingin memanfaatkan situasi untuk memperoleh kekuasaan.

Nilai positif yang dapat kita ambil adalah bahwa demonstrasi merupakan salah satu bagian dari demokrasi. Hal ini sangatlah dibutuhkan untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Dengan adanya demonstrasi, pemerintah mendapatkan masukan yang sangat berharga dalam membuat kebijakan serta dapat mengetahui kebutuhan dan keadaan riil dari masyarakat.