Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional.

Penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

Pelaksanaan pendidikan dilakukan di tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

UU no 20 tahun 2003 pasal 17 ayat 1-3

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Berkenaan dengan pembedaan jalur dan sistem pendidikan nasional dalam jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, pendidikan dasar dapat diselenggarakan baik pada jalur pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah. Berkenaan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi, pendidikan dasar diselenggarakan dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah maupun dalam bentuk program pendidikan jarak jauh. Mengingat bahwa pendidikan dasar dapat diselenggarakan baik oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama, maupun oleh masyarakat, dalam hal ini yayasan atau badan yang bersifat sosial, Pendidikan dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah merupakan pendidikan yang diselenggarakan selama sembilan tahun sebagaimana diatur dalam UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdiri atas program enam tahun di Sekolah Dasar dan program tiga tahun di Sekolah lanjutan Tingkat Pertama. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimaksud bukan merupakan jenjang dalam pendidikan di jalur sekolah tetapi merupakan bagian dalam jenjang pendidikan dasar. Disamping itu, Pemerintah juga memberi peluang baik bagi satuan pendidikan dasar maupun bagi peneliti dan pengembang di bidang pendidikan untuk melakukan penelitian dan/atau uji-coba untuk mengembangkan gagasan baru atau dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan nasional dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.

(penjelasan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar)

PENGERTIAN UMUM

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun. (PP no 28 tahun 1990 Pasal 1)

TUJUAN PENDIDIKAN DASAR

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. (PP no 28 tahun 1990 pasal 3)

BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program enam tahun terdiri atas:

  1. Sekolah Dasar;
  2. Sekolah Dasar Luar Biasa.

Sekolah Dasar dan khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen. Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah.

(PP no 28 tahun 1990 pasal 4)

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Pendirian satuan pendidikan dasar oleh Pemerintah atau masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya:

  1. sekurang-kurangnya sepuluh siswa;
  2. tenaga kependidikan terdiri atas sekurang-kurangnya seorang guru untuk setiap kelas bagi Sekolah Dasar serta perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid sebanyak-banyaknya 1 : 40;
  3. kurikulum berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku;
  4. sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak akan merugikan siswa;
  5. tempat belajar;
  6. buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan.

PP no 28 tahun 1990 Pasal 5

Tata cara pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat meliputi:

  1. pengajuan permohonan pendirian yang disertai persyaratan pendirian;
  2. penelaahan terhadap permohonan
  3. penetapan pendirian.

PP no 28 tahun 1990 Pasal 6

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Sekolah Dasar dan Sekolah menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan dasar pada setiap Sekolah Dasar dibentuk badan pembantu penyelenggara pendidikan. PP no 28 tahun 1990 Pasal 7

PENGELOLAAN

Pengelolaan pendidikan dasar sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, dan peralatan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah tanggung jawab Menteri. Pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan gedung, serta penyediaan tanah untuk Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung beserta pemeliharaannya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tanggung jawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan Menteri kepada Menteri Agama. Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran dan peralatan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri. Satuan pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh Menteri atau Menteri lain. Satuan pendidikan dasar yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh yayasan atau badan yang bersifat sosial.

Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada Menteri. Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan dan kepada Menteri. Kepala Sekolah dari Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada Menteri Agama. Kepala Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan gedung serta pemeliharaan tanah kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

PP no 28 tahun 1990 Pasal 8 sd 12

KURIKULUM

Isi kurikulum pendidikan dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Isi kurikulum pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran:

  1. pendidikan Pancasila;
  2. pendidikan agama;
  3. pendidikan kewarganegaraan;
  4. bahasa Indonesia;
  5. membaca dan menulis;
  6. matematika (termasuk berhitung);
  7. pengantar sains dan teknologi;
  8. ilmu bumi;
  9. sejarah nasional dan sejarah umum;
  10. kerajinan tangan dan kesenian;
  11. pendidikan jasmani dan kesehatan;
  12. menggambar;
  13. bahasa Inggeris.

Satuan pendidikan dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan dasar dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

PP no 28 tahun 1990 Pasal 14

SISWA

Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Dasar seseorang harus berusia sekurang-kurangnya enam tahun.

Siswa mempunyai hak:

  1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  2. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
  3. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
  4. mendapat bantuan fasilitas belajar, bea siswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  5. pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki;
  6. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
  7. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
  8. mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

Setiap siswa berkewajiban untuk:

  1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali siswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
  3. menghormati tenaga kependidikan;
  4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah yang bersangkutan.

PP no 28 tahun 1990 pasal 15 sd 17

PENILAIAN

Penilaian pendidikan dasar diselenggarakan untuk memperoleh keterangan tentang proses belajar-mengajar dan upaya pencapaian tujuan pendidikan dasar dalam rangka pembinaan dan pengembangannya, serta untuk penentuan akreditasi satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.

Penilaian pendidikan dasar mencakup:

  1. kegiatan dan kemajuan belajar siswa;
  2. pelaksanaan kurikulum;
  3. guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  4. satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan.

Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar siswa dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar siswa pada akhir pendidikan dasar dilakukan untuk memberi Surat Tanda Tamat Belajar. Penilaian dilakukan untuk membantu perkembangan siswa dan memperoleh keterangan tentang mutu pendidikan dasar secara nasional. Penilaian dilaksanakan berdasarkan tujuan dan isi kurikulum yang berlaku.

Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum pendidikan dasar dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, kemampuan siswa, dan kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional. Hasil penilaian digunakan untuk:

  1. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  2. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Penilaian satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan dilakukan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan satuan dan/atau kegiatan pendidikan yang bersangkutan. Penilaian satuan pendidikan meliputi segi-segi:

  1. kelembagaan;
  2. kurikulum,
  3. siswa;
  4. guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  5. sarana dan prasarana;
  6. administrasi;
  7. keadaan umum satuan pendidikan yang bersangkutan.

Hasil penilaian sebagaimana digunakan untuk menentukan akreditasi dan pembinaan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Penilaian dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik, Pengawas dan tenaga kependidikan lainnya serta aparat struktural/fungsional yang berkaitan. Guru berkewajiban menilai kegiatan dan kemauan belajar siswa serta pelaksanaan kurikulum yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya. Kepala Sekolah berkewajiban menilai kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta sarana dan prasarana dalam lingkungan satuan pendidikan yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.

Pengawas berkewajiban menilai segi teknis pendidikan dan administrasi satuan pendidikan dasar yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya. Tenaga kependidikan lainnya yang terkait berkewajiban menilai pelaksanaan kegiatan di bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pejabat struktural/fungsional berkewajiban menilai perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan satuan-satuan pendidikan dasar yang berada dalam wewenang dan tanggungjawabnya.

PP no 28 tahun 1990 Pasal 18 sd 23

BIMBINGAN

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

PP no 28 tahun 1990 Pasal 25

PEMBIAYAAN

Pemerintah atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar harus membiayai penyelenggaraan pendidikan dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Pembiayaan meliputi:

  1. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, serta tenaga administrasi;
  2. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  3. penyelenggaraan pendidikan.

Pengelola satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan masyarakat, terutama dunia usaha dan para dermawan, untuk memperoleh sumber dana dalam rangka perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan.

PP no 28 tahun 1990 Pasal 26 dan 27

PENGAWASAN

Pengawasan terhadap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat dalam rangka pembinaan, pengembangan, pelayanan dan peningkatan mutu, serta perlindungan bagi satuan pendidikan dilakukan oleh Menteri. Pengawasan meliputi segi teknis pendidikan dan administrasi satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.

PP no 28 tahun 1990 Pasal 28

PENGEMBANGAN

Satuan pendidikan dasar dapat melakukan uji-coba untuk mengembangkan gagasan baru yang diperlukan dalam rangka peningkatan pendidikan. Satuan pendidikan dasar dapat memberi peluang kepada para peneliti dan pengembang untuk melakukan penelitian dan/atau uji-coba dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan nasional. Kegiatan dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.

PP no 28 tahun 1990 Pasal 30

Berdasarkan PP No 19 tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan Untuk Sekolah Dasar meliputi :

  1. A.    STANDAR ISI

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran,  dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

1.  Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Kurikulum pada jenjang  pendidikan dasar terdiri atas:

  1. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
  2. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
  3. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
  4. kelompok mata pelajaran estetika
  5. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(PP No 19 tahun 2005 pasal 6 ayat 1)

Kurikulum dan silabus SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 6 ayat 6)

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan. (PP No 19 tahun 2005 pasal 7 ayat 1)

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. (PP No 19 tahun 2005 pasal 7 ayat 2)

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan. (PP No 19 tahun 2005 pasal 7 ayat 3)

Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 7 ayat 7)

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan. (PP No 19 tahun 2005 pasal 7 ayat 8)

2.  Beban Relajar

Beban belajar untuk SD/MI atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing. (PP No 19 tahun 2005 pasal 10 ayat 1)

  1. B.    STANDAR PROSES

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 19 ayat 3) Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 20)

Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana  harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

(PP No 19 tahun 2005 Pasal 21 ayat 1)

Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 20 ayat 2 )

Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 22 ayat 1) Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 22 ayat 2)

Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 22 ayat 3)

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 23)

  1. C.    STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 26 ayat 1)

Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 27 ayat 1)

  1. D.    STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar meliputi:

  1. Kompetensi pedagogik;
  2. Kompetensi kepribadian;
  3. Kompetensi profesional; dan
  4. Kompetensi sosial.

(PP No 19 tahun 2005 Pasal 28 ayat 3)

Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a)     kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b)     latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI , kependidikan lain, atau psikologi; dan

c)     sertifikat profesi guru untuk SD/MI

(PP No 19 tahun 2005 pasal 29 ayat 2)

Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 30 ayat 2) tenaga kependidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 35 ayat 1b)

Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:

  1. Berstatus sebagai guru SD/MI;
  2. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
  4. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(PP No 19 tahun 2005 Pasal 38 ayat 2)

  1. E.    STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 42 ayat 1)

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (PP No 19 tahun 2005 Pasal 42 ayat 2)

  1. F.     STANDAR PENGELOLAAN

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (PP No 19 tahun 2005 pasal 49 ayat 1)

Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:

  1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
  2. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
  3. Struktur organisasi satuan pendidikan;
  4. Pembagian tugas di antara pendidik;
  5. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
  6. Peraturan akademik;
  7. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  8. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
  9. Biaya operasional satuan pendidikan.

(PP No 19 tahun 2005 Pasal 52 ayat 1)

Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dipertanggung jawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

(PP No 19 tahun 2005 Pasal 54 ayat 4)

  1. G.   STANDAR PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya  investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.  Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:

  1. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
  2. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  3. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

(PP No 19 tahun 2005 pasal 62 ayat 1-5)

  1. H.    STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

(PP No 19 tahun 2005 Pasal 63 ayat 1)

Untuk jenjang pendidikan dasar BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. kelompok mata pelajaran estetika; dan

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

(PP No 19 tahun 2005 pasal 64 ayat 7)

Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

(PP No 19 tahun 2005 Pasal 70 ayat 1)