Dulu ada istilah dalam Pendidikan, ganti Menteri ganti Kurikulum. Ada kecenderungan, setiap pemimpin di Indonesia mempunyai tabiat untuk membangun “kerajaan” dan sejarah sendiri-sendiri, sehingga proses pembangunan yang pernah dicanangkan pemimpin sebelumnya mengalami kemandekan (Jakob Sumardjo Kompas, 30/09/06).

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo pun menorehkan sejarah baru di dunia pendidikan kita. Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan (Permendiknas) No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI), No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan permendiknas yang lain yang berkaitan dengan pendidikan. Intinya, Peraturan tersebut adalah pemberlakuan Kurikulum 2006 yang kita kenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum 2006 merupakan penyempurnaan Kurikulum 2004 yang populer dengan istilah Kurikulum Berbasis Komptensi (KBK). Kalau kita cermati, KBK menjadi pengantar untuk KTSP. Kebijakan inilah yang sering dilihat oleh masyarakat “ganti menteri ganti ganti kurikulum” Tapi kita berharap bila nanti Mendiknas ganti jangasn lagi mengganti kurikulum, agar pandangan lama itu tidak lagi demikian.

Tidak Biasa

Perubahan kurikulum adalah sesuatu hal yang biasa, bahkan harus, mengingat bahwa berbagai factor yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan seperti : paradigma pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, khususnya teknologi informasi, mengalami perkembangan yang sangat cepat. Ada sesuatu yang menjadi tidak lazim yaitu perubahan dari KBK ke KTSP terlalu cepat hanya dua tahun. Berkaca dari sejarah perubahan kurikulum di Indonesia, berkisar sepuluh tahunan, perubahan kurikulum 1975 ke 1984, 1994, dan 2004. Dan yang menarik adalah ppelaksanaannya melalui ujicoba, evaluasi, disempurnakan, dan baru ditetapkan.

Praktisi pendidikan di lapangan merasakan bahwa pemberlakuan KTSP tidak lazim dan tergesa-gesa bahkan banyak sekolah yang memaksakan diri tanpa persiapan yang memadai. Belum lagi peraturan-peraturannya belum lengkap, sehingga menambah beban bagi pengelola pendidikan maupun pejabat dinas pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi belum menguasai otonomi sekolah, karena dengan adanya desentralisasi pendidikan.

Sekolah Tidak Siap

Walaupun Permendiknas memberi alternatif pilihan: (1) sekolah yang telah melakukan ujicoba terbatas KBK dapat langsung mengimplementasikan KTSP serentak untuk semua jenjang kelas, (2) sekolah yang baru melaksanakan KBK boleh mengimplementasikan mulai dari kelas 7 untuk jenjang SMP dan kelas X untuk jenjang SMA/SMK, (3) dan pada tahun pelajaran 2009/2010, semua sekolah sudah melaksanakan KTSP secara menyeluruh, realitasnya sekolah tidak siap untuk menyusun KTSP secara komprehensip sesuai dengan panduan yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Berdasarkan panduan yang disusun BSNP, KTSP terdiri atas dua bagian. Pertama, Panduan Umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kedua, model KTSP sebagai salah satu contoh hasil akhir pengembangan KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang dikembangkan BSNP.

Apa boleh buat, panduan ini baru disosialisasikan ketika tahun pelajaran 2006/2007 sudah berjalan. Dengan keterbatasan waktu, komponen-komponen yang harus disusun oleh sekolah dan harus ada di dalam dokumen KTSP tidak mungkin tersusun dalam waktu yang singkat. Mengapa? Karena untuk menyusun KTSP, sekolah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, membuat analisis SWOT sebagai pijakan dalam mengembangkan kurikulum. Kalau ada sekolah yang sudah memiliki dokumen KTSP, jangan-jangan tidak melalui proses yang benar dan hanya “menjiplak” contoh KTSP yang ditawarkan oleh BSNP.

Apabila itu yang terjadi, kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah tidak pernah akan tercapai.

Daya Dukung KTSP

Pemberlakuan KTSP merupakan salah satu wujud desentralisasi pendidikan dengan harapan sekolah dan guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah. Akan tetapi, mengingat berbagai hal, khususnya keterbatasan kapasitas guru, karena memang sejak awal tidak disiapkan untuk mendesain kurikulum, maka Pemerintah (Depdiknas) sebagai pemegang otoritas pendidikan perlu mengawal implementasi KTSP dengan mengambil langkah :

Pertama, memfasilitasi proses penyusunan dokumen KTSP di setiap sekolah. Untuk itu tersedianya fasilitator yang frofesional di setiap kabupaten/kota merupakan kebutuhan yang tidak bias ditawar-tawar. Fakta membuktikan, belum semua perangkat pendidikan mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota memiliki visi yang sama atas KTSP. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya multi persepsi atas KTSP di setiap sekolah.

Kedua, menyediakan buku referensi yang memadai dan bermutu. Bagaimana pun perubahan kurikulum sedikit banyak mempengaruhi isi buku. Guna meringankan beban orang tua serta menghindari image “ganti kurikulum, ganti buku” maka Depdiknas perlu menyediakan buku, baik untuk pegangan guru dan siswa. Syukur dapat memenuhi ratio satu buku satu siswa. Bagaimana hal itu dapat diwujudkan? Apabila pada jenjang SD-SMP ada BOS buku, seiring peningkatan anggaran pendidikan, sudah saatnya setiap SMA/SMK mendapatkan dana block grand buku. Biarlah sekolah dan guru yang menentukan buku yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kiranya pola ini sejalan dengan semangat otonomi sekolah dan ruh KTSP. Bukan zamannya lagi Depdiknas membuat proyek perbukuan!

Ketiga, Depdiknas bersikap terbuka dengan masukan dari masyarakat. Penolakan mendiknas untuk merevisi PP No. 19 Tahun 2005, khususnya yang menyangkut ujian nasional (UN) karena bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003, merupakan sikap protektif. Kalau KTSP sebagai bagian dari guliran kebijakan otonomi sekolah, maka UN yang digunakan sebagai “hakim tunggal” dalam menentukan kelulusan siswa, sudah layak dan sepantasnya ditinggalkan karena bertentangan dengan semangat KTSP. Depdiknas cukup menyelenggarakan tes diagnostic dan hasilnya digunakan sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan. Kalau Depdiknas menutup diri dan merasa paling tahu soal pendidikan, maka jangan salahkan apabila masing-masing sekolah juga mengambil langkah sendiri-sendiri. kesehatan

Keempat, meningkatkan kesejahteraan (gaji) guru secara proporsional. Sebagai perbandingan guru bantu di RRC (China) rata-rata 4 juta rupiah perbulan. Berapa gaji guru kita? Guru dengan golongan IV, masa kerja 25 tahun lebih, paling 2 jutaan rupiah. Tidaklah berlebihan apabila guru kita iri, karena gaji guru di Indonesia di bawah gaji guru bantu RRC. Diyakini bahwa peningkatan gaji guru dapat menjadi pintu masuk peningkatan mutu pendidikan, karena guru merupakan kunci utama dalam proses pembelajaran.

Akhirnya, waktu jualah yang akan membuktikan apakah KTSP menjadi “obat” yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit pendidikan yang sudah akut di negeri tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

Permendiknas.No. 22 tahun 2006 Tentang Standar isi

Permendiknas No. 23 tentang Standar kompetensi lulusan

Majalah EDUCARE No. 7/IV/Oktober 2006

About these ads